PILIHAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI

PILIHAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI  - Strategi pembangunan dengan pertumbuhan terbukti gagal menyelesaikan persoalan-persoalan dasar pembangunan. Dalam kiprahnya strategi itu justru menciptakan persoalan-persoalan seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kesenjangan antar pelaku ekonomi (Budi Santoso, 1997).

- Konsep pertumbuhan ekonomi menurut Boediono adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Sedangkan teori pertumbuhan ekonomi bisa kita definisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1982).

- Joseph Schumpeter membedakan dua latihan yaitu pertumbuhan ekonomi (growth) dan perkembangan ekonoim (development). Kedua-duanya adalah sumber dari peningkatan output masyarakat, tetapi masing-masing mempunyai sifat yang berbeda (Boedino, 1982).

Strategi Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth)

· Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan ouptut masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan cara-cara atau “teknologi” produksi itu sendiri.

· Indonesia menganut strategi pertumbuhan ekonomi dan dalam melaksanakan pembangunan memakai Model Harrod Domar. Menurut kedua ekonomi ini, setiap penambahan stock kapital masyarakat (K) meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output (Qp). di sini Qp menunjukkan output yang potensial bisa dihasilkan dengan stock kapital (kapasitas produksi) yang ada.

· Hubungan K dan Qp : Qp = hK atau 1/h = K/Qp 

1/h = Capital output ratio (COR)

koefisien ini menunjukkan untuk menghasilkan setiap unit output diperlukan berapa unit kapital. 

Karena hubungan antara K dan Qp adalah proposional, maka :

DQp : Qp = hDK atau 1/h = DK/DQp

1/h = Incremeental capital output ratio (ICOR)

koefisien ini menunjukkann untuk menghasilkan tambahan setiap unit output diperlukan berapa unit tambahan kapital (investasi)

· Konsekuensi strategi pertumbuhan adalah bahwa besar kecilnya laju pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada naik turunnya tingkat investasi. Contoh : petro dollar (kelebihan harga minyak) pertumbuhan ekonomi melonjak drastis dari 2,5% (sebelum dimulai Pelita) menjadi 7,0% (selama Pelita I, II dan Pertengahan Pelita III). Tapi mulai pasca Oil Boom maka pertumbuhan ekonom merosot sampai 2,5% (bersamaan resesi dunia tahun 1982) dan baru pulih kembali pada awal Pelita V mencapai 7,1% (1990).

· Sejak krisis moneter pertengahan tahun 1997 dimana terjadi capital flight besar-besaran, pertumbuhan ekonomi merosot dengan cepat, masingmasing 8,5%, 6,8%, 2,5% dan 1,4% (untuk triwulan I, II, III, dan IV tahun 1997). Tahun 1998 pertumbuhan menjadi negatif. 

4. Strategi Perkembangan Ekonomi (Economic Development)

- Perkembangan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh entreprener (wiraswastaan). Inovasi menyangkut perbaikan kualitatif dari sistem ekonomi itu sendiri, yang bersumber dari kreativitas para wiraswastawan. 

- Syarat-syarat terjadinya inovasi (perkembangan ekonomi) 

(1) Harus tersedia cukup calon-calon pelaku inovasi (entreprenur) di masyarakat 

(2) Harus ada lingkungan sosial, politik dan teknologi yang bisa menjadi tempat subur bagi semangat inovasi 

(3) Harus ada cadangan atau supplai ide-ide baru secara cukup.

(4) Harus ada sistem prekreditan yang bisa menyediakann dana bagi para entrepreuner.

- Ada lima kegiatan yang termasuk inovasi, yaitu :

(1) Diperkenalkannya produk baru yang sebelumnya tidak ada. 

(2) Diperkenalkannya cara produksi baru, mesin baru 

(3) Penemuan sumber-sumber bahan mentah baru. 

(4) Pembukaan daerah-daerah pasar baru 

(5) Perubahan organisasi industri sehingga meningkatkan efisiensi.

- Disini ada perubahan sistem ekonomi sehingga dari waktu ke waktu kegiatan-kegiatan ekonomi berjalan maini efisien, yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada tingkat investasi. 

3. Strategi Pembangunan Berwawasan Nusantara

- Wawasan adalah pandangan hidup suatu bangsa yang dibentuk oleh kondisi lingkungannya. Kondisi lingkungan hidup bangsa Indonesia adalah pulau atau kepulauan yang terletak di antara samudera pasifik dan atlantik, di antara benua Asutralia dan Asia (Nusantara).

- Pembangunan berwawasan nusantara sebenarnya tidak lain adalah pembangunan yang berwawasan ruang. Pembangunan berwawasan ruang (ekonomi regonal) tersirat dalam argumentasi Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab-sebab daerah miskin kurang mampu berkembang secepat seperti yang terjadi di daerah yang lebih kaya (Suroso, 1994).

- Dilihat dari dimensi ekonomi-regional, Indonesia menghadapi dilema dualisme teknologis, yakni perbedaan dan ketimpangann mengenai pola dan laju pertumbuhan di antara berbagai kawasan dalam batas wilayah satu negara. Dilema teknologis menonjol karena adanya asimetri (ketidakserasian) antara lokasi penduduk dan lokasi sumber alam (Soemitro Djojohadikusumo, 1993).

- Menurut Laoede M. Kamaludin, penataan ruang di masa datang sebaiknya tidak hanya mengacu pada daratan, namun juga harus berorientasi pada penataan ruang kemaritiman. Sedikitnya terdapat tiga pendekatan yang dapat dikembangkan :

• Pembangunan ekonomi berbasis teknologi tinggi, pusat pendidikan, jasa dan pariwisata. Ini tepat diterapkan di P. Jawa, Bali dan Batam. 
• Pembangunan ekonomi yang berbasis potensi kelautan. Ini lebih tepat dikembangkan di kawasan timur Indonesia dan kepulauan kecil di Sumatera. 
• Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya mineral dan tanaman industri dapat dikembangkan di pulau Sumatera (Kompas, 25-5-1999)

- Mengapa pembangunan berwawasan nusantara penting. Seiring dengan makin berkembangnya dan makin membesarnya jumlah penduduk maka kita perlu memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk menggali persediaan bahan mentah dan sumber-sumber energi yang masih tersimpan banyak dalam flora dan fauna di lautan. Dalam waktu mendatang laut akan merupakan ladang utama dalam manusia mencari bahan makanan dan keperluan hidup (Sutjipto, 1995).

Dua pertiga wilayah Indonesia berupa lautan. Sumber daya hayati Indonesia memiliki potensi lestari 4 juta ton dalam airlaut, 1,5 ton dalam air budidaya, 0,8 juta ton dalam air tawar (Kartili, J, A., 1983).

B. PERAN DAN KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH 

1. Peran Pemerintah 

- Peran atau campur tangan pemerintah dalam perekonomian ada yang bersifat kuat (negara sosialis), ada yang lemah (negara kapitalis). Indonesia menganut sistem ekonomi campuran dengann mengutamakan berlangsungnya mekanisme pasar sepanjang tidak merugikan kepentingan rakyat banyak.

- Campur tangan pemerintah dapat dibenarkan secara konstitusional :

(1) Dari isi pembukaan UUD 1945 dengan Pancsilanya, dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah haruslah diarahkan untuk :

(a) Memajukan kesejahteraan umum 

(b) Memajukan kecerdasan kehidupan bangsa

(c) Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

(2) Pasal 33 UUD 1945 bersama dengan pasal 34 dan pasal 27 ayat 2 mengandung amanat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial seluruh rakyat melalui :

(a) Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. 

(b) Penguasaan bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya. 

(c) Pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar 

(d) Penyediaan lapangan kerja 

2. Kebijaksanaan Pemerintah 

- Tujuan utama atau akhir kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Diukur secara ekonomi, kesejahteraan masyarakat tercapai bila tingkat pendapatan riil rata-rata per kapita tinggi dengan distribusi pendapatan yang retif merata. Tujuan ini tidak bisa tercapai hanya dengan kebijakan ekonomi saja. Diperlukan juga kebijakan non kebijakan ekonomi saja. Diperlukan juga kebijakan non ekonomi, seperti kebijakan sosial yang menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ekonomi dan kebijakan non ekonom harus saling mendukung. 

Lihat gambar (tulus Tambunan, 1996)

Klasifikasi kebijakan ekonomi menurut tingkat agregasi atau 

ruang lingkup pengaruh/ ssaran 

- Selain itu kebijakan ekonomi mempunyai intermediate target sebelum mencapai tujuan akhir. Sasaran perantara tersebut mencakup lima hal utama :

(1) Pertumbuhan ekonomi (misalnya PDB atau pendapatan nasional)

(2) Distribusi pendapatan yang merata

(3) Kesempatan kerja sepenuhnya 

(4) Stablitas harga dan nilai tukar 

(5) Keseimbangan neraca pembayaran 

Lima sasaran ini erat kaitannya dengan masalah stabilitas ekonomi. 

- Tiga macam kebijakan Ekonomi (menurut agregasinya) :

(1) Kebijakan ekonomi mikro 

- Kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan oleh atau disektor mana dan diwilayah mana perusahaan yang bersangkutan beroperasi. 

- Contohnya :

• Peraturan pemerintah yang mempengaruhi pola hubungan kerja (manajer dengan para pekerja), kondisi kerja dalam perusahaan. 
• Kebijakan kemitraan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil di semua sektor ekonoim 
• Kebijakan kredit bagi perusahaan kecil di semua sektor dan lain-lain. 

(2) Kebijakan Ekonomi Meso

• Kebijakan ekonomi sektoral atau kebijakan ekonomi regional. Kebijakan sektoral adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditujukan pada sektor-sektor tertentu.s etiap departemen mengeluarkan kebijakan sendiri untuk sektornya, seperti keuangan, distribusi, produksi, tata niaga, ketenaga kerjaan dan sebagainya. 
• Kebijakan meso dalam arti regional adalah kebijakan ekonomi yang ditujukan pada wilayah tertentu. Misalnya kebijakan pembangunan ekonomi di kawasan timur Indonesia (KTI), yang mencakup kebijakan industri regonal, kebijakan investasi regional dan sebagainya. Kebijakan ini bisa dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

(3) Kebijakan Ekonomi Makro 

• Kebijakan ini mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional, misalnya kebijakan uang ketat (kebijakan moneter). Kebijakan makro ini bisa mempengaruhi kebijakan meso (sektoral atua regional), kebijakan mikro menjadi lebih atau kurang efektif. 
• Instrumen yang digunakan untuk kebijakan ekonomi makro adalah tarif pajak, jumlah pengeluaran pemerintah melalui APBN, ketetapan pemerintah dan intervensi langsung di pasar valuta untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang rupiah terhadap valas. (Tulus Tambunan, 1996).
• Kebijakan ekonomi juga bisa dibedakan antara kebijakan ekonomi dalam negeri dan kebijakan ekonomi luar negeri. 

a. Kebijakan Ekonomi dalam Negeri

1. Kebijakan sektor ekonomi, seperti pertanian, industri dan jasa-jasa
2. Kebijakan keuangan negara, seperti perpajakann, bea cukai, anggaran pemerintah (APBN).
3. Kebijakan moneter perbankan, seperti jumlah uang beredar, suku bunga, inflasi, perkreditan, pembinaan dan pengawasan bank. 
4. Kebijakan ketenagakerjaan, seperti penetapan upah minimum, hubungan kerja, jaminan sosial 
5. Kebijakan kelembagaan ekonomi, seperti BUMN, koperasi, perusahaan swasta, pemberdayaan golongan ekonomi lemah (UKM), dan lain-lain kebijakan. 

b. Kebijakan hubungan ekonomi luar negeri 

• Kebijakan neraca pembayaran, seperti pengamanan cadangan devisa negara. 
• Kebijakan perdagangan LN, seperti tata-niaga (ekspor dan impor), perjanjian dagang antar negara. 
• Kebijakan penanaman modal asing, seperti perizinan investasi langsung, investasi tidak langsung, usaha-usaha patungan. 
• Kebijakan hutang LN, menyangkut hutang pemerintah, hutang swasta, perundingan/ perjanjian dengan para kreditor, dan lain-lain kebijakan.