Peran Pemerintah Daerah dalam Menyukseskan MDGs

Peran Pemerintah Daerah dalam Menyukseskan MDGs : MDGs yang diformulasikan secara bersama pada tingkat global, dalam beberapa aspek bisa saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pencapaian tujuan MDGs sebagian besar berada di pundak pemerintah propinsi dan kabupaten. Kabupaten dengan mantap mulai mengambil alih lebih banyak pengeluaran rutin pemerintah. Jadi pemerintah daerah seharusnya dapat lebih berperan.

Masalah informasi jelas masih menjadi kendala. BPS memang mengumpulkan data sejumlah informasi di tingkat kabupaten. Namun, tidak mencakup hingga tahun 1990 sehingga menyulitkan penetapan target 2015. Hal tersebut tidak menjadi masalah, selama propinsi-propinsi dan kabupaten-kabupaten memikirkan cara terbaik untuk pencapaian MDGs, tidak hanya di tingkat kabupaten, namun sampai ke desa-desa.

Penduduk sebuah desa bisa sepakat memilih apa saja dari tujuan MDGs yang menjadi prioritas mereka, termasuk memantau dan mempercepat pencapaiannya. Misalnya ketika kekurangan gizi menjadi persoalan yang dicemaskan, mungkin perlu memastikan bahwa puskesmas selalu menimbang semua anak-anak. Siapa saja dapat menambahkan semua informasi yang dibutuhkan untuk mencermati apakah angka kekurangan gizi meningkat atau menurun. Dan yang lebih penting, bisa sepakat tentang apa yang harus dilakukan untuk menanggulanginya.

Misalnya, bagaimana anak-anak yang lambat pertumbuhannya, memperoleh makanan dan mungkin dapat memberikan saran atau dukungan kepada para ibu. Apakah semua anak bersekolah? Hal ini akan mudah diketahui dari buku pendaftaran di sekolah. Jika TBC menjadi masalah, mungkin anda dapat mencoba untuk melakukan tes pada sebanyak mungkin orang dan kemudian memulai pengobatan. Apakah perempuan meninggal karena persalinan? Bagaimana dengan pengawasan tentang berapa banyak perempuan hamil yang mendatangi klinik-klinik pada masa prapersalinan. Begitu juga apakah mereka telah memiliki persiapan untuk menghadapi keadaan darurat.

Tidak harus mencoba melakukan semuanya sekaligus. Dapat juga memulai dengan sejumlah prioritas, kemudian melakukan aksi. Bagi MDGs, semangat lebih penting ketimbang rinciannya. Jika masing-masing kabupaten atau komunitas mulai melakukan aksi, maka secepatnya akan terjadi perbaikan. Tahun 2015 tinggal lima tahun lagi, tetapi pemerintah bisa melakukan banyak hal dalam waktu lima tahun ini.

Pola Pembangunan Pemerintah Daerah

            Arah Kebijakan Pokok Penanggulangan Kemiskinan di daerah dilaksanakan melalui program-program pengurangan kemiskinan (pro-poor), perluasan lapangan kerja (pro-job) dan pertumbuhan ekonomi (pro-growth) yang berorientasi pada pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemerataan pembangunan antar wilayah.

            Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai strategi baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan dana stimulan sebagai modal usaha kegiatan ekonomi produktif, bantuan sosial (antara lain melalui program Bantuan Langsung Tunai, Beras Miskin, Sektoral Pusat/Daerah, program khusus, dll); secara tidak langsung melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi, Pemberdayaan masyarakat, Penguatan Kelembagaan dan Perlindungan sosial (antara lain melalui program Bantuan Kepada Kabupaten/Kota, Sektoral Pusat/Daerah, dan program khusus lainnya).

            Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kemiskinan di daerah ditempuh melalui :

1. Pengurangan pengeluaran, melalui :

a.       Bidang Pendidikan, melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), dan Bantuan Bea Siswa Keluarga Miskin.

b.      Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana, melalui penanganan tindakan medis, operatif keluarga miskin, penanggulangan gizi buruk dan gizi

2. Peningkatan Pendapatan, melalui :

a.       Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, melalui pengembangan wirausaha, pengembangan pendidikan dan pelatihan wirausaha serta pemberdayaan usaha skala mikro.

b.      Bidang Sosial, melalui Bantuan Modal Usaha bagi Penduduk Miskin.

c.       Bidang Ketenagakerjaan, melalui perluasan kesempatan kerja dan berusaha termasuk pengiriman transmigrasn serta pelatihan ketrampilan tenaga kerja.

d.      Bidang Perumahan dan Pemukiman diantaranya pemugaran rumah kumuh dan padat di perkotaan, korban bencana alam dan penyediaan air bersih serta pembangunan sanitasi.

Sasaran penanganan kemiskinan di daerah dilaksanakan pada:

1.    Prioritas utama : Penduduk Sangat Miskin

2.    Prioritas kedua : Penduduk Miskin

3.    Prioritas ketiga : Penduduk Hampir Miskin

            Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan dengan menggunakan berbagai sumber dana. Anggaran tersebut ada yang dilaksanakan melalui SKPD maupun diberikan langsung kepada Kabupaten/Kota melalui Dana Bantuan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan upaya penanganan yang telah dilaksanakan, terdapat penurunan prosentase angka kemiskinan yang signifikan. Pemerintah Daerah (Propinsi) memberikan dukungan sepenuhnya kepada Kabupaten/Kota sebagai daerah percontohan pelaksanaan MDG’s dengan memberikan bantuan dana.

            Bagi Pemerintah Daerah, kemiskinan merupakan issue strategis dan mendapatkan prioritas utama untuk ditangani. Kemiskinan merupakan salah satu dari issue strategis yang mendapat prioritas untuk penanganan pada setiap tahapan pelaksanaannya.

            Terkait dengan target tujuan pembangunan millenium yang harus tercapai pada tahun 2015, maka Pemerintah Daerah masih harus bekerja keras untuk dapat mencapai target tersebut, mengingat upaya penanggulangan kemiskinan bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan.

Peran Pemerintah Daerah

            Tujuan Pembangunan Milenium yang ditargetkan untuk dapat dicapai pada tahun 2015 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam penanganan permasalahan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kemiskinan bukan hanya masalah daerah maupun Indonesia, tetapi juga merupakan masalah dunia. Dilihat dari berbagai program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan besarnya sumber dana yang telah dikeluarkan, kemiskinan di daerah tetap masih menjadi permasalahan yang tidak mudah untuk diatasi walaupun jumlah penduduk miskin sudah semakin berkurang. Hal tersebut terjadi antara lain karena upaya penanggulangan kemiskinan merupakan upaya terpadu yang harus dilakukan oleh semua pihak termasuk juga masyarakat miskin itu sendiri dengan komitmen yang kuat dari semua unsur pimpinan baik pemerintah, organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat.

Pemerintah Daerah ikut mendukung dan melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Komitmen tersebut telah tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung.

Terkait dengan sosio-kultur masyarakat, upaya penanggulangan kemiskinan tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program penyadaran masyarakat (public awareness), yaitu sebuah upaya untuk mengurangi bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan, meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin. Koordinasi diantara stakeholders maupun instansi pengampu masih perlu dioptimalkan, terutama dalam hal penentuan target dan sasaran program kegiatan penanggulangan kemiskinan (termasuk kelengkapan data maupun alokasi anggaran), secara berjenjang dari tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk menghindari terjadinya tumpang-tindih maupun terlewatnya sasaran penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan millenium (MDG’s) yang harus dapat tercapai pada tahun 2015 pada umumnya dan juga untuk mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, penanganan kemiskinan memerlukan kerja keras semua pihak, komitmen dari pemerintah dan partisipasi dari masyarakat miskin itu sendiri.

Pada dasarnyam, kemiskinan tidak akan dapat dihilangkan dari muka bumi, tetapi meskipun begitu, harus dilakukan upaya agar masyarakat yang masuk dalam kriteria miskin dapat memperoleh hak-hak dasar kebutuhan hidupnya. Untuk itu prioritas penanganan sebaiknya dilakukan dengan menggunakan sumberdaya yang ada, tanpa ketergantungan dari pihak lain agar penanganannya dapat dilakukan dengan cepat dan tuntas. Agar program dan kegiatan penangulangan kemiskinan dapat benar-benar memperoleh hasil seperti yang diinginkan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi serta penilaian atas pelaksanaannya, agar dapat diketahui program dan kegiatan apa saja yang perlu untuk dilanjutkan bahkan diakselerasikan maupun untuk diketahui program dan kegiatan apa saja yang tidak diperlukan lagi.

Dalam pelaksanaan tidak harus mencoba melakukan semuanya sekaligus. Dapat memulai dengan sejumlah prioritas, kemudian melakukan aksi. Bagi MDGs, semangat lebih penting ketimbang rinciannya. Jika masing-masing kabupaten atau komunitas mulai melakukan aksi, maka secepatnya akan terjadi perbaikan. Tahun 2015 tinggal lima tahun lagi, tetapi banyak hal  yang bisa dilakukan selama lima tahun ini.

DAFTAR PUSTAKA

Chaudhury et al, 2005. Missing in Action: Teacher and Health Worker Absence in Developing Countries, Harvard, John F. Kennedy School of Government.

Chowdhury,A and I. Sugema, 2005.“How Significant and Effective has Foreign Aid to Indonesia been?”, Discussion Paper No. 0505, University of Adelaide Centre for International Economic Studies.

Depdiknas, 2005b. Educational Indicators in Indonesia, 2004/2005. Jakarta, Ministry of National Education.

Depkes, 2007. Every Year 30,000 Die by Measles, www.depkes.go.id/en/2102ev.htm, diakses 6 Maret 2007.

Dephut, 2007. Extent of Land Cover Inside and Outside Forest Area. Diunduh dari www.dephut.go.id.

Hoek-Smit, M. 2005. The Housing Finance Sector in Indonesia, Jakarta, World Bank.

Hooijer, A et al., 2006. PEAT-CO2, Assessment of CO2 Emissions from Drained Peat Lands in SE Asia. Delft, Netherlands. Delft Hydraulics report Q3943