DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

A. Latar Belakang/ alasan dikeluarkannya Dekrit Presisen 5 juli 1959

• Gagalnya badan konstituante dalam menjalankan tugasnya 
• Pernyataan sebagian besar anggota konstituante yang tidak mau menghadiri sidang.
• Keadaan ini membahayakan persatuan dan keselamatan bangsa 
• Didukung sebagian besar rakyat dan keyakinan Presiden sendiri maka ditempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negara proklamasi 
• Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945.

B. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 

a. Pembubaran badan konstituante 

b. Berlakunya kembali UUD 1945

c. Tidak berlakunya UUDS 50

d. Dibentuk MPRS dan DPAS

C. Dasar Hukum Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Hukum Darurat Negara ( Staats Nood Recht)

a. Dalam arti Obyektif 

Suatu keadaan dimana hukum memberikan wewenang kepada Kepala negara bila dipandang perlu diperbolehkan mengambil tindakan – tindakan hukum meskipun melanggar HAM,UU tetapi tidak boleh melanggar UUD.

b. Dalam arti Subyektif 

Suatu keadaan dimana hukum memberikan wewenang kepada Kepala negara bila dipandang perlu diperbolehkan mengambil tindakan – tindakan hukum meskipun melanggar HAM,UU bahkan kalau perlu boleh melanggar UUD.

Penyimpangan – penyimpangan Orde Lama : 

Pengangkatan Presiden seumur hidup ( Tap MPR No. III/ MPR/ 1963) 

bertentangan dengan pasal 7 UUD 1945 

DPR hasil pemilu dibubarkan diganti DPRGR ( Penpres No. 4/ 1960) 

Dilaksanakannya demokrasi terpimpin yang bergeser menjadi pemusatan kekuasaan ditangan presiden 

Ketua MPRS dan DPRS diangkat menjadi pembantu presiden 

Pidato presiden yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” /Manivesto Politik ) dijadikan GBHN ( Tap. No. I/MPRS/ 1960 ) 

Penyelenggaraan pemerintahan tidak bertumpu lagi pada UUD 1945 

Politik luar negeri bebas aktif diselewengkan menjadi politik poros Jakarta – Peking yang berarti condong ke blok komunis 

Indonesia konfrontasi dengan Malaysia 

Indonesia keluar dari keanggotaan PBB 

Munculnya bentuk peraturan per- UU-an yang baru yang berbentuk Penpres. 

Terjadi Pemberontakan G 30 S / PKI 

Supersemar dan Pemerintahan Orde Baru 

Surat Perintah Sebelas Maret 

Sejak peristiwa G 30 S / PKI banyak rakyat menuntut agar pemerintah membubarkan PKI, namun tuntutan rakyat tersebut tidak dihiraukan . Dengan dipelopori oleh Mahasiswa maka rakyat mengadakan demonstrasi dan menyampaikan tuntutan yang dikenal “ TRITURA”

1. Bubarkan PKI

2. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI

3. Turunkan Harga 

Untuk mengatasi keadaan tersebut maka Presiden mengeluarka surat perintah 11 Maret 1966 yang dikenal “ SUPERSEMAR “

Tindakan Soeharto setelah memegang Supersemar ( 12 Maret 1966 )

1. Membubarkan PKI dan Ormas-ormasnya ( BTI, GERWANI )

2. Mengamankan 15 orang menteri yang terlibat PKI

b. Pemerintahan Orde Baru ( 11 Maret 1966 – 21 Mei 1998

Orba adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Tekat Orba :

a. Mempertahankan Pancasila dan UUD 1945

b. Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen 

TAP – TAP MPR Yang dikeluarkan tahun 1966

a. Tap MPRS No. IX / MPRS/1966 Tentang Supersemar 

b. Tap MPRS No. XII/MPRS/1966 Tentang Penegasan kembali Politik Luar Negeri Bebas Aktif.

c. Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 Tentang Sumber Tertib Hukum RI dan Urutan peraturan Perundang-

    undangan RI

d. Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran PKI dan Ormas-ormasnya.

e. Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan Presiden Soekarno dan 

    Pengangkatan Presiden Sementara Letjen Soeharto.

f. Tap MPRS No.XLIV/MPRS/1968 Tentang Pengangkatan Letjen Soeharto sebagai Presiden RI.

PENYIMPANGAN – PENYIMPANGAN ORBA :

• Banyak terjadi KKN. 
• Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan Presiden 
• Terjadinya pelanggaran HAM 
• Hak politik rakyat dibatasi 
• Adanya diskriminasi hukum 
• Pancasila tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen