Hukum Pajak

Hukum Pajak : Dalam penerapan pajak, pemerintah/fiskus dan wajib pajak diatur dengan hukum.

Hukum Pajak :

Hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan wajib pajak.

Hukum Pajak Dibedakan Menjadi 2 :

1.      Hukum Pajak Materil

Hukum yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak/objek, siapa yang dikenakan pajak/subjek, berapa pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

2.      Hukum Pajak Formal

Hukum yang memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan.

Saat Timbulnya Utang Pajak

I.           Saat diundangkannya Undang-Undang Pajak.

Artinya bahwa begitu suatu Undang-Undang pajak diundangkan oleh pemerintah, maka pada saat itulah timbul utang pajak sepanjang apa yang diatur dalam Undang-Undang tersebut menimbulkan suatu kewajiban bagi seseorang menjadi terutang pajak.

II.        Saat dikeluarkannya SKP oleh pemerintah melalui DJP/fiskus.

Artinya bahwa seseorang baru diketahui mempunyai utang pajak saat fiskus menerbitkan SKP atas namanya serta besarnya pajak yang terutang.

Berakhirnya/Hapusnya Utang Pajak

1.      Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan ke kas negara.

2.      Kompensasi

Kompensasi terjadi apabila WP mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima WP sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.

3.      Daluwarsa

Hak fiskus untuk melakukan penagihan telah lampau/lewat batas waktu apabila telah melebihi sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.

4.      Pembebasan

Pembebasan diberikan terhadap sanksi administrasi, tidak terhadap pokoknya.

5.      Penghapusan

Diberikan karena keadaan wajib pajak yang bisa disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

-          WP meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris tau ahli waris tidak dapat ditemukan.

-          WP tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemda setempat.

-          WP tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen tidak dapat ditemukan lagi disebabkan kebakaran, bencana alam dsb.

Perlawanan Teradap Pajak

1.      Perlawanan Pasif

Perlawanan berupa hambatan yan mempersulit pemungutan pajak

2.      Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukan kepada pemerintah (Fiscus) dengan tujuan untuk menghindari pajak

Tindak Pidana Pajak

            Suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana

Ada 2 sanksi yang dikenakan kepada WP yang melanggar undang-undang pajak,  yaitu : 

1.      Sanksi Administrasi

2.      Sanksi Pidana

Beberapa UU perpajakan yang mencantumkan adanya sanksi pidana :

1.      UU No. 16 T 2000 ttg KUP (Pasal 38 sampai denan pasal 43).

2.      UU No. 12 T 1994 ttg PBB (Pasal 24 dan pasal 25).

3.      UU No. 13 T 1985 ttg Bea Materai (Pasal 13 dan 14).

4.      UU No. 18 T 1997 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 37 s/d pasal 40).

Penagihan Pajak

Yang menjadi dasar penagihan pajak adalah ; STP, SKPKB, SKPKBT,  Surat keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Setelah dalam jangka satu bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan tsb diatas, WP tetap tidak melunasinya, barulah dilakukan suatu tindakan penagihan aktif dengan :

1.      Surat Teguran

Dimaksudkan untuk menegur atau memperingatkan WP untuk melunasi utang pajaknya.

2.      Surat Paksa

Adala surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

      3 hal yang menyebabkan diterbitkannya Surat Paksa (SP), yaitu :

a.       Penanggung pajak (PP) tidak melunasi utang pajak s/d tanggal jatuh tempo dan telah diterbitkan Surat Teguran.

b.      PP telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.

c.       PP tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa disampaikan kepada PP paling lambat setelah  lewat waktu 21  hari setelah Surat Teguran.

3.      Penyitaan

Adalah suatu tindakan yan dilakukan oleh juru sita pajak untuk menguasai barang PP guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak.

  Penyitaan dilakukan setelah Surat Paksa yang hanya   dapat dilakukan setelah batas waktu 2 x 24 jam.   

4.      Pelelangan

Adalah setiap penjualan  barang dimuka umum yang dipimpin oleh pajabat lelang dengan cara penawaran harga secara terbuka/lisan dan atau tertutup/tertulis yang didahului dengan pengumumam lelang.

Lelang dilakukan sekurang-kurangnya 14 hari setelah pengumuman lelang, dan pengumuman lelang dilakukan sekurang-kurangnya 14 hari setelah pelaksanaan penyitaan.

5.      HAk Mendahulu Pajak

Adalah  memberi kesempatan kepada negara untuk mendapatkan pembagian lebih dahulu atas hasil  pelelangan barang milik PP.

6.      Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan Seketika yaitu, penagihan yang dilakukan segera tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran.

Penagihan Sekaligus yaitu, penagihan yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak dan tahun pajak.

7.      Pencegahan, Penyanderaan dan Gugatan

Adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan  alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syaratnya :

• Syarat kuantitatif, yaitu apabila penanggung pajak mempunyai utang sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
• Syarat kualitatif, yaitu syarat mengenai diragukannya itikad baik penanggung pajak yang bersangkutan dalam melunasi pajaknya.

8.      Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Angsuran dan penundaan pembayaran pajak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak adalah angsuran atau penundaan dari ketetapan pajak yang tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang disebabkan oleh  kesulitan likuiditas dengan membuat surat permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajaknya kepada KPP dimana WP terdaftar.

Syarat-syarat permohonan :

1. Permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran dengan disertai alasan dan jumlah pembayaran yang akan diangsur/ditunda.
2. Menggunakan formulir Surat Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran dengan bukti tanda terima.
3. WP harus bersedia memberikan jaminan, misalnya Bank garansi, perhiasan, BPKB, sertifikat tanah dll. Namun apabila Kepala KPP menganggap tidak perlu ada jaminan, permohonan tetap dapat diproses.

Setelah kepala KPP mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan, maka ada 3 kemungkinan keputusan yang akan dilakukan, yaitu :

1.      menerima seluruhnya

2.      menerima sebagian

3.      menolak permohonan WP

9.      Penghapusan Piutang Pajak

Penghapusan dapat dilakukan karena sebab/alasan sbb:

a. WP telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
b. Ahli waris tidak dapat ditemukan lagi;
c. WP tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
d. Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa;
e. Sebab lain, misalnya WP tidak ditemukan, dokumen tidak lengkap, keadaan yang tidak dapat dihindarkan

    seperti bencana alam, kebakaran, rusak dimakan rayap dsb.